BANDAR LAMPUNG – Forum Muda Mudi Menggugat KabupatenPesawaran (FM3KP) menyoroti dugaan sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan perbaikan jalan rutin di Kabupaten Pesawaran yang ditangani Unit Reaksi Cepat (URC) UPTD Wilayah I Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Persoalan itu disampaikan melalui surat klarifikasi bernomor 045/FM3KP/Klarifikasi/X.2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, dengan tembusan Kepala URC UPTD Wilayah I BMBK Provinsi Lampung.
Dalam surat tersebut, FM3KP membeberkan tiga temuan lapangan. Pertama, dugaan proses pemadatan jalan berlubang di ruas Jalan Lintas Gedong Tata’an hingga Way Khilau yang tidak menggunakan alat pemadat sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi membuat hasil pekerjaan tidak sesuai standar teknis dan tidak tahan lama.
Kedua, masih di ruas jalan yang sama, ditemukan kondisi aspal yang dinilai masih mentah sehingga bagian jalan yang baru diperbaiki sudah mengelupas dalam waktu singkat. Kondisi ini menimbulkan dugaan pekerjaan tidak dilakukan sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Ketiga, FM3KP menyoroti kualitas rabat beton di Jalan Lintas Desa Tanjung Kerta yang sebelumnya sempat dibongkar ulang. Pembongkaran ulang itu dinilai mengindikasikan adanya persoalan kualitas pekerjaan yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Berdasarkan temuan tersebut, FM3KP mendesak Dinas BMBK Provinsi Lampung, khususnya UPTD Wilayah I, untuk bertanggung jawab dan transparan mengenai jumlah anggaran yang dikucurkan pada kedua pekerjaan dimaksud. Mereka juga meminta dokumen perencanaan teknis berupa spesifikasi pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan metode pelaksanaan.
Selain itu, FM3KP meminta penjelasan tertulis mengenai dugaan pemadatan tanpa alat yang semestinya, kondisi aspal mentah yang mengelupas, serta pembongkaran ulang rabat beton di Jalan Lintas Desa Tanjung Kerta. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan—foto sebelum, saat, dan setelah pekerjaan—serta berita acara pemeriksaan pekerjaan yang relevan juga diminta disampaikan.
“Kami memohon konfirmasi dan klarifikasi tertulis atas hal-hal tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima,” tulis Ketua FM3KP, M. Rois, dalam surat tersebut.
FM3KP juga mengingatkan bahwa apabila tidak terdapat konfirmasi dan klarifikasi yang memadai, mereka akan menggelar aksi dan penyampaian aspirasi pada Rabu, 3 November 2026, di tiga lokasi yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dan BPKP RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Aksi itu, menurut FM3KP, merupakan bagian dari ikhtiar mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, khususnya anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Pesawaran. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas BMBK Provinsi Lampung maupun UPTD Wilayah I terkait surat klarifikasi tersebut.
