TANGGAMUS – Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pemantau Anggaran Pendidikan Nasional (APPAN) Provinsi Lampung resmi Berencana menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tanggamus periode 2022–2026 kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Laporan tersebut menyoroti sejumlah SMK di Kabupaten Tanggamus yang diduga melakukan penyimpangan pengelolaan anggaran pendidikan.
Ketua APPAN Provinsi Lampung, Fendi Irawan, S.H., menyatakan bahwa Rencana laporan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendidikan Nasional.
“Kami akan menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Lampung terkait adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Tanggamus. Ini adalah ikhtiar kami untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik,” ujar Fendi Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).
Temuan Berdasarkan Dapodik dan Laporan Keuangan
APPAN Lampung melakukan investigasi dan analisis komparatif antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan laporan keuangan Dana BOS pada sejumlah SMK di Kabupaten Tanggamus. Hasilnya, ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Beberapa modus dugaan penyimpangan yang dilaporkan antara lain:
PPDB fiktif (pencatatan ganda) tahun 2023 — Pencantuman anggaran PPDB dua kali dalam setahun, bertentangan dengan Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022;
Penggelembungan anggaran pemeliharaan tahun 2025 — Dugaan mark-up anggaran pemeliharaan;
Administrasi kegiatan diduga fiktif periode 2022–2025 — Tidak ditemukan bukti kegiatan berupa foto, daftar hadir, maupun laporan hasil;
Murid fiktif periode 2022–2024 — Selisih data Dapodik dengan laporan BOS, serta dugaan kelebihan salur BOS yang tidak dikembalikan ke negara.
Berdasarkan analisis sistem dan data, indikasi penyimpangan tersebut terjadi di 13 sekolah, di antaranya SMKN 1 Talang Padang, SMKN 1 Air Naningan, SMKN 1 Pugung, SMKN 1 Kota Agung Timur, SMKN 1 Kota Agung Barat, SMKN 1 Cukuh Balak, SMKN 1 Pulau Tabuan, dan SMK PGRI 1 Limau.
APPAN Lampung merujuk pada sejumlah dasar hukum dalam laporannya, yaitu:
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 (penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi) dan Pasal 3 (kerugian keuangan negara akibat tindakan melawan hukum);
Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 (Juknis BOS), Pasal 8 tentang larangan penggelembungan anggaran dan Pasal 12 tentang kepatuhan pelaporan;
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 5 tentang akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam laporannya, APPAN Lampung mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk:
Segera memanggil dan memeriksa oknum kepala sekolah di sekolah-sekolah yang terindikasi terlibat dalam pengelolaan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan;
Melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS;
Berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Dana BOS periode 2022–2026;
Menindak tegas setiap oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara.
Fendi Irawan menegaskan bahwa laporan ini disampaikan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 KUHAP. Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk merespons sebelum laporan dieskalasi lebih lanjut.
“Namun, mengingat besarnya potensi kerugian negara, kami memandang perlu untuk segera melibatkan aparat penegak hukum. Kami siap memberikan data dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk mendukung proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.
APPAN Lampung berharap Kejaksaan Tinggi Lampung dapat menindaklanjuti temuan ini demi terwujudnya pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
