PESAWARAN — Aliansi Pemuda Peduli Negeri (APPN) Provinsi Lampung bersama Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Pesawaran pada Senin, 26 Oktober 2026. Aksi tersebut untuk menyoroti dugaan praktik setor-menyetor kegiatan, pengondisian proyek, gratifikasi jatah program, serta tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan keterangan pers yang diterima, aksi dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Massa berencana menyampaikan aspirasi di depan sejumlah kantor OPD dan Kantor Bupati Pesawaran.
Ketua APPN Provinsi Lampung, Candra Setiawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M.
Ada sejumlah persoalan yang akan disoroti dalam aksi tersebut. Di antaranya, dugaan pengondisian proyek dan praktik setoran kegiatan di lingkungan OPD yang disinyalir menguntungkan pihak tertentu, serta indikasi pengamanan jatah program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, APPN dan SIMULASI mendesak agar temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap OPD di Kabupaten Pesawaran ditindaklanjuti secara serius. Mereka menyoroti temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurut aliansi, penanganan temuan tersebut perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tidak semata-mata berhenti pada pengembalian kerugian keuangan daerah apabila terdapat indikasi pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Candra juga mengajak masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kabupaten Pesawaran untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami dari LSM Aliansi Pemuda Peduli Negeri (APPN) dan SIMULASI Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa Kabupaten Pesawaran agar ikut serta dalam kegiatan aksi unjuk rasa yang kami rencanakan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Candra.
Rencana aksi tersebut, lanjut keterangan penyelenggara, telah disampaikan melalui surat pemberitahuan bernomor 0148/Aksi/Lsm-APPN/Dpw-Lpg/10/2026. Penyelenggara menegaskan aksi akan berlangsung secara tertib dan damai serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga pelaksanaan aksi, berbagai dugaan yang disampaikan aliansi tersebut perlu diklarifikasi kepada OPD terkait dan pihak berwenang untuk memastikan fakta serta tindak lanjutnya.
