Bandar Lampung – Lembaga Aliansi Cegah Korupsi (LACAK Lampung) bersama Gerakan Independen Laskar Sumatra (GILAS Lampung) menyerukan aksi unjuk rasa pada Senin, 2 November 2026. Aksi tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi di depan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Provinsi Lampung dan Kantor BPKP Provinsi Lampung.
Dalam aksi tersebut, LACAK dan GILAS mendesak pihak Satuan Kerja (Satker) BPJN Wilayah II Lampung, BPKP Provinsi Lampung, serta aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap proyek peningkatan atau pelebaran Jalan Ruas Padang Cermin–Simpang Teluk Kiluan senilai Rp48.277.927.000 yang dikerjakan oleh PT Alvin Akbar Konstruksindo.
Kedua lembaga tersebut menduga terdapat pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi. Mereka menyoroti adanya keretakan pada sejumlah titik struktur beton, termasuk lapisan lean concrete (LC) dan pengecoran beton kaku (rigid pavement), yang dinilai perlu diperiksa secara teknis oleh pihak berwenang.
Selain kualitas konstruksi, LACAK dan GILAS juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta realisasi pekerjaan tenaga kerja atau tukang dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
LACAK dan GILAS turut mempertanyakan fungsi pengawasan BPJN Wilayah II Lampung, termasuk peran pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka menduga pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut belum berjalan optimal dan meminta adanya pemeriksaan untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Kedua lembaga menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Hingga narasi ini disusun, dugaan-dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari pihak terkait. Oleh karena itu, tanggapan BPJN Wilayah II Lampung, BPKP Provinsi Lampung, serta PT Alvin Akbar Konstruksindo perlu dimintakan agar pemberitaan berimbang.
